PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu? 

Opsi perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu itu disiapkan agar penyebaran kasus Covid-19 terkendali.

Editor: Geafry Necolsen
Tribunnews
Pemerintah diketahui memiliki skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu. 

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah sejumlah fakta terkait skenario perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu.

Pemerintah diketahui memiliki skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Hal itu diketahui dari bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Opsi perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu itu disiapkan agar penyebaran kasus Covid-19 terkendali.

"PPKM darurat selama 4 hingga 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," mengutip bahan paparan Sri Mulyani, seperti dilansir Tribunnews.com dalam berita berjudul Skenario Perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 Minggu, Dibantah Pemerintah hingga Dampak Ekonomi

Diketahui, saat ini, PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Apabila opsi PPKM Darurat hingga 6 minggu ini diterapkan, PPKM Darurat bakal berlangsung hingga 14 Agustus 2021.

Berikut fakta-fakta skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu:

1. Dibantah oleh Pemerintah

Pemerintah membantah bakal memperpanjang PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah masih dengan rencana awal yakni PPKM Darurat berlangsung 3 Juli hingga 20 Juli.

2. DPR Minta Dikaji Matang

Kalangan DPR meminta wacana perpanangan PPKM Darurat dipikirkan secara matang dan mendalam.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid ini memang harus dipikirkan matang-matang, tapi memang opsi tersebut tentunya memang dibuat untuk mengatasi lonjakan Covid-19," katanya, sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Dasco menegaskan, sebagus apapun kebijakan pemerintah harus dilakukan kajian mendalam.

Selain itu, konsistensi dalam penegakan aturan PPKM Darurat juga harus diutamakan.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat, PPKM ini supaya kita jalani, kemudian kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan," ujar Dasco.

"Aparat di lapangan juga bertindak tegas tetapi harus juga terukur, jangan ada multitafsir, saya lihat juga banyak di daerah-daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat ini," lanjut Dasco.

2. Dampak Ekonomi

Sumber: Kompas.com

Halaman selanjutnya

Apa dampak ekonomi ...

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved