Larangan Mudik Dimajukan, Berlaku Mulai 22 April 2021

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan, larangan mudik ini dilakukan lebih awal untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Shutterstock
Ilustrasi Mudik lebaran. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan, larangan mudik ini dilakukan lebih awal untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Larangan Mudik Dimajukan, Berlaku Mulai 22 April 2021

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan bahwa larangan mudik Lebaran 2021 sudah dimulai hari ini.

Hal itu disampaikan Doni saat konferensi pers usai memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Riau Syamsuar di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (22/4/2021)

"Larangan mudik sudah diputuskan lebih awal, hari ini sudah berlaku. Sebelumnya larangan mudik mulai tanggal 6-17 Mei 2021," sebut Doni.

Kebijakan itu, kata dia, tertuang dalam adendum Surat Edaran Nomor 13/2021 yang mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik selama 22 April sampai 5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik 18 sampai 24 Mei 2021.

Doni menjelaskan, larangan mudik ini dilakukan lebih awal untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas.

Menurutnya, kebijakan ini juga untuk keselamatan rakyat Indonesia.

"Larangan mudik ini demi keselamatan bangsa indonesia. Kerinduan terhadap orangtua, kampung halaman bisa tahan dulu, sabar," kata Doni.

Baca juga: Disekat Polisi, 11 Titik Wilayah Perbatasan Sumedang Tertutup untuk Pemudik

Dia mengatakan, 33 persen warga Indonesia ingin pulang kampung sebelum dilarang mudik. Namun, setelah dilarang, tinggal 11 persen.

"Kita turunkan lagi jadi 7 persen. Karena kalau misalnya 29 juta orang mudik, ini mobilitasnya sangat tinggi. Untuk itu, jangan mudik dulu karena Covid-19 belum berakhir," ucap Doni.

Covid-19 belum berakhir

Dia juga meminta masyarakat tidak mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

Karena, menurut Doni, kalau masyarakat kendor menerapkan protokol kesehatan, maka kasus positif akan meningkat.

"Meski vaksin sudah sangat baik. Tapi, tidak ada jaminan sudah divaksin tak bisa terpapar Covid-19. Vaksin hanya sekitar persen 60 tingkat efektifitasnya. Jadi, kami harapkan kerjasama semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 ini, dan kami juga akan bekerja keras," kata Doni.

Dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 ini, turut diikuti Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Muhammad Syech Ismed, BPBD Riau, Dinas Kesehatan.

Kemudian dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Riau mengikuti via virtual.

Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved