Pemerintah dan BPOM Diminta Menghentikan Vaksin Nusantara

Para ahli meminta pemerintah untuk  tidak memberikan dana, serta mengimbau BPOM Untuk memberhentikan (stop) perizinan Vaksin Nusantara.

istimewa
Ilustrasi. Para ahli meminta pemerintah untuk  tidak memberikan dana, serta mengimbau BPOM Untuk memberhentikan (stop) perizinan Vaksin Nusantara. 

Pada kesempatan yang berbeda, Ahli Biomolekuler dan Vaksinolog, Ines Atmosukarto berpandangan bahwa vaksin Nusantara datanya diduga belum terlihat. Data uji klinis I belum terlihat dan belum di-update ke data uji klinis global. 

"Seharusnya tercatat semua di situ, terakhir saya cek belum ada update hasil uji klinisnya. Apakah vaksin tersebut aman, datanya belum aman," kata Ines.

Menurut Ines, ada prosedur yang harus dilewati, yakni mendapat izin dari Komite Etik, setiap protokol uji klinis dapat izin dari mereka. 

"Yang perlu dicari Komisi Etik mana yang mengizinkan ini, apakah mereka sudah mendapatkan data yang lengkap," tanya Ines. 

Oleh karena itu, Pandu Riono meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan vaksin Nusantara demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia.

"Itu kan menggunakan anggaran pemerintah (Kemenkes) atas kuasa pak Terawan sewaktu menjabat Menkes," tegasnya. 

Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved