Virus Corona

27 Persen Warga Indonesia Ragu Vaksin Covid-19

survei ini dilakukan pada November 2020, sebelum ada vaksin Covid-19 yang dinyatakan aman dan manjur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Istimewa
Alasan mereka sangat masuk akal, mengingat survei ini dilakukan pada November 2020, sebelum ada vaksin Covid-19 yang dinyatakan aman dan manjur oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). 

Selain itu, program vaksinasi harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama (collective responsibility) karena program vaksinasi baru hanya terlihat manfaatnya jika ada cukup banyak orang berhasil divaksin sehingga membentuk kekebalan komunitas.

Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila vaksin disebut sebagai barang publik, yang hambatan aksesnya harus ditekan sekecil mungkin.

Target spesifik kampanye program vaksinasi

Sebuah riset di Australia menemukan bukti bahwa individu yang ragu-ragu dan menolak vaksin memiliki preferensi moral yang kuat mengenai kebebasan dan hak-hak individual. Memberikan denda atau sanksi lainnya hanya membuat mereka justru semakin resistan.

Orang yang ragu-ragu juga mudah dipersuasi oleh kampanye kelompok antivaksin. Faktanya, meski antivaksin cenderung kecil jumlahnya, tapi mereka sangat militan dan berisik dalam berkampanye.

Suatu studi yang memetakan grup-grup antivaksin di Facebook menunjukkan fenomena yang amat mengkhawatirkan. Grup-grup ini memang sangat kecil klusternya, namun sangat aktif dan berpengaruh sehingga menyebabkan ledakan jumlah narasi antivaksin yang mulai dideteksi sejak 2019.

Kluster ini amat menarik kontennya, jika kita bandingkan dengan informasi pro-vaksin yang monoton, sulit dipahami awam, dan membosankan. Sehingga mereka berhasil meraih perhatian dan keterlibatan kelompok yang masih ragu-ragu.

Yang paling mencemaskan, studi ini memperkirakan narasi antivaksin akan terus mendominasi percakapan di Facebook setidaknya sampai satu dekade ke depan. Meski ada harapan dampaknya bisa dikurangi setelah Facebook memperketat kebijakannya.

Hal yang telah nyata bahwa sejak 2019 cakupan imunisasi campak dan tiga dosis vaksin DPT3 (difteri, pertusis, dan tetanus) menurun sampai 85 persen di level global, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Karena itu, kita perlu waspada bahwa kampanye antivaksin memang memiliki daya rusak yang tak bisa dianggap enteng.

Daripada mewajibkan vaksinasi, pemerintah dapat menerapkan hukuman berat bagi siapa pun yang secara aktif mengajak orang lain untuk menolak vaksinasi, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan.

Ilustrasi vaksin virus corona
Ilustrasi vaksin virus corona (Fresh Daily)

Perlu persuasif sekaligus empati

Penelitian menunjukkan vaksinasi adalah sebuah kontrak sosial karena vaksinasi merupakan perilaku kooperatif yang dipandang memiliki konsekuensi moral. Menolak vaksinasi dapat dimaknai sebagai pelanggaran moral, meski tidak harus selalu berkonsekuensi sanksi secara hukum, akibat dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved