Layanan Publik

DPRD Balikpapan Usul Biaya Pipa Induk tak Dibebankan ke Pelanggan

Legislatif itu meminta agar biaya penyediaan pipa induk bagi pelanggan baru PDAM tidak dibebankan kepada masyarakat.

Tribun Kaltim/GEAFRY NECOLSEN
Ilustrasi. Instalasi Pengolahan Air (IPA). 

DPRD Balikpapan Usul Biaya Pipa Induk tak Dibebankan ke Pelanggan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ( DPRD Balikpapan ) hari ini dijadwalkan membahas rancangan perda seputar PDAM bersama pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Namun sebelumnya, badan legislatif itu sempat meminta agar biaya penyediaan pipa induk bagi pelanggan baru PDAM tidak dibebankan kepada masyarakat.

Saat dikonfrimasi Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, usulan tersebut menjadi salah satu kebijakan dalam revisi Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

Politisi Partai Golkar itu turut menyoroti dan mempertanyakan aturan yang selama ini diterapkan oleh PDAM sebagai pengelola ketersediaan air bersih.

Pasalnya selama ini, pembuatan jaringan pipa induk yang dibangun dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat, kemudian justru menjadi aset PDAM.

"Kalau yang bayar masyarakat harusnya ini menjadi aset masyarakat," tegasnya.

Meteran pipa PDAM di Pesona Bukit Batuah Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
Meteran pipa buat saluran air PDAM di Pesona Bukit Batuah Kota Balikpapan Kalimantan Timur. (TribunKaltim.co/Budi Susilo)

Untuk diketahui, selama ini pelanggan baru yang tidak dilewati jaringan pipa induk di sekitar rumahnya diwajibkan menanggung biaya pembuatan jaringan.

Namun biaya pemasangan pipa induk yang cukup terbilang tinggi ini di luar dari biaya operasional pemasangan pelanggan baru.

Sehingga menurut Abdulloh, apabila di suatu wilayah ada masyarakatnya yang batal menjadi pelanggaan PDAM karena di daerahnya sudah ada WTP.

Maka harusnya bisa saja pipa induk yang sudah terpasang dengan biaya dari masyarakat itu sendiri, dibongkar lagi menjadi milik pribadi dan bisa untuk kembali dijual.

Abdulloh menambahkan, seharusnya sebagai Perusahaan Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota, PDAM berkewajiban untuk membiayai penyediaan pipa induk sebagai investasi perusahaan.

“Sejatinya harus bisa menyediakan untuk melayani agar bisa dapat feedback dari masyarakat berupa iuran. Ini masih kita bahas,” pungkasnya.

Ikuti kami di
Editor: Geafry Necolsen
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved