Ekonomi

Keuangan Daerah Sulit, Walikota Balikpapan Berharap Persentase Dana Bagi Hasil Ditinjau Ulang

Ancaman keterpurukan ekonomi saat ini tengah diperparah dengan realisasi pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Keuangan Daerah Sulit, Walikota Balikpapan Berharap Persentase Dana Bagi Hasil Ditinjau Ulang
Tribun Kaltim
Dampak virus Corona membuat beberapa warga di Pulau Jawa menyebabkan panic buying atau memborong barang sembako di swalayan atau toko-toko sembako. Untungnya hal tersebut tidak terjadi di Kota Balikpapan. Demi mengantisipasi Panic Buying di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Maka Walikota Balikpapan pun langsung turun melakukan sidak pada Rabu (4/3/2020). 

Keuangan Daerah Sulit, Walikota Balikpapan Berharap Persentase Dana Bagi Hasil Ditinjau Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ancaman keterpurukan ekonomi saat ini tengah diperparah dengan realisasi pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Pasalnya kedua sektor tersebut diproyeksikan akan alami penurunan sekira 50 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Terlebih keputusan dari Pemerintah Provinsi juga akan memangkas sejumlah dana bantuan keuangan sebesar 50% dan dana bagi hasil pajak kendaraan sebesar 60 persen.

"Soal DBH dari Provinsi kita maih belum tau. Tempo hari katanya masih akan ditinjau kembali," ujar Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Senin (29/6/20).

Besar harpanya dalam pembahasan perubahan DBH, angka prosentase yang berada diatas 50% itu bisa turun. Ini tak lain agar dana yang bisa didapatkan Kota Balikpapan bisa lebih besar.

Pasalnya orang nomor satu di kantor pemerintahan Balikpapan itu mengaku posisi Kota Balikpapan saat ini sedang mengalami kesulitan anggaran.

"Kita berharap pemangkasan DBH ini tidak besar, ya bisa lebih turun lagi harapannya begitu," tuturnya.

Sementara terkait dengan Bankeu yang hanya 50 persen saja, ia berujar bahwasannya keputusan ini sudah final di jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Namun lagi-lagi ia berharap besar terhadap prosentase angka DBH yang harusnya bisa lebih kecil.

"Tapi kalau DBH ini, jika pendapatan di Provinsi baik pasti akan ada perubahan prosentasenya," pungkas Rizal Effendi.

Ikuti kami di
Editor: Server
Sumber: Tribun Kaltim
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved