Pengakuan Kirsten Han, Jurnalis Singapura yang Dibayar 30 Juta Agar Tidak Mengkritik Pemerintahannya

Dalam sebuah diskusi, jurnalis Singapura, Kirsten Han mengungkapkan kerja jurnalis di Singapura yang dibayar besar namun dilarang kritik pemerintahan

TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Diskusi bertajuk 'Dinamika Hukum Media Jurnalistik di Asia Tenggara digelar oleh Praktisi Hukum Ranto Sibarani, SH di kantornya, Komplek Perumahan Grand Paviliun Jalan. Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kota Medan, Sabtu (26/10/2019) 

Ranto menyampaikan UU Pers di Indonesia telah beberapa kali diubah dan dirumuskan pada rezim yang berbeda/

Hal ini menurutnya digunakan untuk memuluskan program politik pemerintahan.

Ditambahkan oleh Ranto, wajar jika pers tak mencapai kejayaannya, mana kala rezim yang berkuasa masih menganggap media sebagai pilar yang mengancam.

"UU Pers No. 40 Tahun 1999 adalah yang masih digunakan saat ini. Namun adanya UU ITE No.11 Tahun 2008 yang baru dibentuk, sedikit banyak menjerat banyak jurnalis. Ada upaya memidanakan jurnalis ataupun perusahaan media," kata Ranto.

Perdebatan muncul dalam diskusi apakah UU ITE bisa menjerat Jurnalis.

Ditarik kesimpulan dalam diskusi agar ke depannya, karya jurnalistik ataupun opini tidak dijerat UU ITE.

Karya Jurnalistik dibuktikan dengan website yang diakui Badan Pers sesuai undang undang Pers No. 40 tahun 1999 (Lex Specialis).

Kendati begitu jelas dasar hukumnya, menurut Ranto masih ada saja usaha untuk memidanakan jurnalis.

"Namun tetap saja ada upaya untuk memidanakan jurnalis sampai dengan saat ini," pungkas Ranto. 

Baca: Terungkap Detail Transkrip Rekaman Mengerikan Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi

Baca: Rekam Murid Makan Roti Campur Garam, Jurnalis di India Dipolisikan

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Dinar Fitra Maghiszha)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved