Pengakuan Kirsten Han, Jurnalis Singapura yang Dibayar 30 Juta Agar Tidak Mengkritik Pemerintahannya

Dalam sebuah diskusi, jurnalis Singapura, Kirsten Han mengungkapkan kerja jurnalis di Singapura yang dibayar besar namun dilarang kritik pemerintahan

TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Diskusi bertajuk 'Dinamika Hukum Media Jurnalistik di Asia Tenggara digelar oleh Praktisi Hukum Ranto Sibarani, SH di kantornya, Komplek Perumahan Grand Paviliun Jalan. Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kota Medan, Sabtu (26/10/2019) 

Menurutnya, kelayakan kesejahteraan pers di Indonesia tidak sebanding dengan ancaman kekerasan yang sering menghantui jurnalis di saat meliput berita.

"Kekerasan demi kekerasan masih dialami wartawan Nasional, mulai dari aksi represif aparat, organisasi kemasyarakatan sampai dengan masyarakat itu sendiri. Padahal UU Pers No.40 Tahun 1999 sudah mengatur ancaman bagi siapapun penghalang kerja wartawan," ungkap Trully.

Hubungan Emosional Pejabat-Media dan Pemangkasan Karyawan

Ihwal sulitnya mendapat kesejahteraan bagi para wartawan - menurut Trully Okto Purba - membuat profesi dalam bidang pers cenderung memiliki hubungan emosional dengan para pejabat.

Adanya hubungan emosional ini menurutnya memerparah stigma pekerja media.

Tantangan serupa diakui Trully perihal perkembangan media digital.

Menurutnya, berbagai media yang tidak siap beralih ke media online, malah tumbang.

Alih alih meningkatkan kesejahteraan wartawan nasional, malah jatuh ke pemangkasan karyawan.

Baca: Wawancara dengan Aktivis Kemerdekaan Papua, Wartawan ABC News Australia Mengaku Dibuntuti

Baca: Penulis dan Wartawan Indonesia, Arswendo Atmowiloto Meninggal Dunia


Dinamika Pers Nasional

Bahasan ihwal dinamika pers nasional dijelaskan Ranto Sibarani, seorang pengacara nyentrik dengan kepala plontos.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved